GARUDA 24 JAM - Berdasarkan Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Strategis (Renstra) yang tengah dibahas bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), total indikasi kebutuhan dana periode 2025-2028 untuk penanganan banjir bandang dan longsor Sumatera dalam kurun waktu empat tahun ke depan mencapai sebesar Rp73,98 triliun atau hampir Rp74 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merinci, alokasi anggaran tersebut akan dibagi ke dalam dua pos utama.
Pos pertama, sebanyak Rp4,84 triliun dialokasikan untuk kegiatan tanggap darurat, sedangkan pos kedua terbesar yakni Rp69,14 triliun diperuntukkan bagi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab & Rekon).
Hal tersebut disampaikan Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Januari.
"Sebagai informasi dari hasil renduk dan renstra kami, total indikasi penanganan kebutuhan anggaran penanganan bencana tahun 2025-2028 hampir Rp74 triliun," ujar dia.
Untuk realisasi sepanjang 2025, kata Dody, anggaran tanggap darurat sudah terserap mencapai Rp576 miliar.
Namun, kebutuhan dana mendesak masih sangat besar untuk tahun berjalan 2026.
"Pada 2026 ini kami masih membutuhkan anggaran untuk tanggap darurat sebesar Rp4,27 triliun," kata Dody.
Selain dana darurat, Kementerian PU juga membidik alokasi dana untuk tahap rehab dan rekon sebesar Rp24,55 triliun pada 2026.
Dody menegaskan, kegiatan pemulihan infrastruktur fisik pascabencana tersebut bersifat tahun jamak (multi-years).
Kebutuhan anggaran diproyeksikan akan terus naik pada 2027, yang mana estimasi dana rehab dan rekon mencapai Rp28 triliun.
Sementara itu, untuk tahun anggaran (TA) 2028, Kementerian PU mencatat kebutuhan anggaran rehab dan rekon pada akhir periode tersebut sebesar Rp16,22 triliun.
