GARUDA 24 JAM - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali mengguncang pasar global setelah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu lonjakan harga minyak dunia serta meningkatkan kekhawatiran inflasi.
Investor di berbagai negara mulai bersikap hati-hati karena ketidakpastian tersebut berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi global, memperlemah pasar saham, hingga menekan nilai tukar di negara berkembang.
Harga minyak mentah Brent berjangka naik 0,4 persen menjadi 110,19 dolar AS per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate AS berjangka naik 0,8 persen menjadi 113,31 dolar AS.
Di tengah situasi tersebut, pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai Indonesia perlu segera memperkuat daya tahan ekonomi domestik agar tidak terlalu terdampak oleh gejolak eksternal.
Menurutnya, lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok global bisa memberi tekanan langsung terhadap inflasi, subsidi, serta daya beli masyarakat.
Noviardi menilai gejolak pasar global akibat memanasnya konflik di Timur Tengah harus menjadi alarm bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Ia menyebut lonjakan harga minyak dunia hingga mendekati 110 dolar AS per barel berpotensi memberi tekanan besar terhadap APBN, inflasi, hingga biaya logistik nasional.
Sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi, Indonesia dinilai sangat rentan jika konflik berkepanjangan membuat harga minyak terus naik.
“Ketika harga minyak melonjak, dampaknya tidak hanya pada BBM, tetapi juga biaya transportasi, harga pangan, tarif distribusi, hingga beban subsidi pemerintah. Ini bisa memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat,” ujar Noviardi, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu bergerak cepat dengan memperkuat cadangan energi, menjaga pasokan pangan, serta memastikan distribusi barang pokok tetap lancar agar gejolak global tidak terlalu berdampak ke daerah.
Noviardi juga mengingatkan bahwa ketidakpastian global dapat memicu pelemahan pasar saham, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan keluarnya modal asing dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Karena itu, stabilitas ekonomi dalam negeri harus dijaga melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas keuangan.
“Indonesia jangan hanya menjadi penonton. Momentum ini harus dijadikan alasan untuk mempercepat hilirisasi, memperkuat industri domestik, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi,” katanya.
Ia menambahkan, daerah-daerah seperti Jambi dan lainnya juga perlu mulai membangun ekonomi yang lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada komoditas primer.