GARUDA 24 JAM - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menegaskan sikapnya terhadap polemik terkait hak cipta.
Fadli menegaskan jika komposer adalah pemilik awal (first owner) karya. Artinya, regulasi apa pun tak boleh mereduksi hak privat komposer.
Pernyataan itu disampaikan Menbud Fadli saat Kongres Nasional Komposer Seluruh Indonesia 2026 yang digelar Kementerian Kebudayaan bersama Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Forum ini mempertemukan komposer dari berbagai daerah untuk membahas ulang tata kelola hak cipta dan arah pembenahan ekosistem musik nasional.
“Musik bagian penting dalam pemajuan kebudayaan nasional. Jadi tentu kami sangat mendukung adanya kongres ini sebagai bagian dari upaya menciptakan satu ekosistem musik yang baik dan adil,” kata Fadli dalam siaran resmi, Rabu (4/3/2026).
Ia mengaitkan penguatan ekosistem musik dengan mandat Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Bahwa seni, termasuk musik, punya dimensi budaya sekaligus ekonomi.
Menbud Fadli juga menyebut polemik posisi pencipta dalam tata kelola musik sudah berlangsung lama dan menjadi otokritik bersama.
Kata dia, Kementerian Kebudayaan akan memberi masukan dalam pembahasan regulasi hak cipta untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak yakni pencipta, penyanyi, produser, label, sampai pelaku terkait.
“Pencipta lagu pada dasarnya mempunyai hak sepenuhnya atas lagu-lagunya, ini adalah akal sehat yang harus kita dudukkan bersama,” katanya.
Piyu selaku Ketua AKSI menyebut kongres lahir dari “kegelisahan kolektif” atas ketimpangan di industri musik.
Ia menuturkan sejak 3 Juli 2023 AKSI memperjuangkan perlindungan hak cipta dalam pertunjukan, termasuk lisensi langsung (direct license) dan hak menentukan mandat pengelolaan karya.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi lagu yang berkumandang di atas panggung tanpa kepastian hukum dan penghargaan yang layak bagi penciptanya,” tegas Piyu.
Ketua Dewan Pembina AKSI Ahmad Dhani menekankan isu ini tak bisa ditawar. “Hak komposer adalah harga mati. Perjuangan ini bukan untuk sebagian, tetapi untuk memastikan keadilan bagi seluruh pencipta lagu,” ujarnya.
Puncak kongres ditandai pembacaan dan penandatanganan Piagam Resolusi Nasional Komposer oleh Menbud Fadli dan AKSI.
