GARUDA 24 JAM – Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace besutan Presiden AS Donald Trump yang diumumkan di sela WEF Davos 2026.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dinilai memiliki dasar hukum internasional yang jelas.
Menurut Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, forum itu lahir dari Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 2803 tentang perdamaian Gaza.
Ia menyebut kritik publik justru menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia.
“Kritik itu bentuk kepedulian. Artinya publik memperhatikan garis lurus politik luar negeri kita,” ujar Teguh dalam dialog GREAT Talks di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan Board of Peace bukan inisiatif sepihak, melainkan bagian dari resolusi DK PBB yang mengadopsi Comprehensive Plan perdamaian Gaza. Dokumen itu juga mengakui peran AS, Qatar, Mesir, dan Turkiye dalam proses mediasi.
Baca Juga: Presiden Donald Trump Bakal Deportasi Massal WN Iran dari AS
Resolusi tersebut memuat 20 poin rencana komprehensif, termasuk penghentian serangan antara Hamas dan Israel, pelucutan senjata pihak bertikai, serta jaminan warga Gaza tidak diusir dari tanahnya.
“Kalau lahir dari resolusi DK PBB, tak ada alasan meragukan legitimasi Board of Peace,” ujarnya.
Teguh menambahkan, isu Gaza dalam kerangka ini bukan lagi soal self determination. Menurut dia, Palestina sudah berstatus observer state di PBB dan memiliki simbol kenegaraan.
“Ini ikhtiar bersama masyarakat internasional, bukan agenda satu negara,” kata dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Ia menilai langkah Prabowo konsisten dengan posisi Indonesia yang lama mendukung perdamaian Palestina melalui jalur diplomasi internasional.
